December 20, 2016
Menteri ATR: Banyak Tanah di Indonesia yang Tidak Bersertifikat
Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengaku, banyak tanah di Indonesia yang tidak bersertifikat. Sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum di sektor pertanahan yang akhirnya berpotensi menjadi konflik.
Menteri ATR atau Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan, masih banyaknya tanah yang tidak memiliki serifikat membuat konflik pertanahan bisa saja terjadi setiap kapan pun. Bahkan ketika bangun tidur, ada orang yang menghadapi permasalahan konflik tanah tersebut.
"Bayangkan saja, ada 110 juta bidang tanah di luar kawasan hutan, hanya 46 juta bidang tanah yang bersertifikat. Dengan kondisi ini, maka diperlukan waktu sampai 100 tahun untuk melakukan sertifikasi, dari posisi saat ini Indonesia telah merdeka selama 71 tahun," ujar Sofyan, ditemui di Hotel Pullman Jakarta, Rabu (14/12/2016).
Maka dari itu, dia mengakui, pemerintah sedang berupaya mempercepat proses sertifikasi. Keadaan itu akan memberikan kepastian hukum dan menghindari konflik di pertanahan.
Hingga saat ini, minimnya sertifikasi disebabkan oleh kurangnya juru ukur tanah. Tercatat saat ini hanya 9.900 juru ukur. Namun, tak semua juru ukur efektif karena sebagian besar telah menjadi pejabat.
"Yang efektif mungkin 900 orang, itu yang membuat lama," urai dia.
Untuk meningkatkan sertifikasi tanah, sambung Sofyan, pemerintah merangkul peran juru ukur yang independen.
"2017, kita akan ada 2.500-3.000 juru ukur bersertifikat independen maka Bapak menemukan di jalan kantor jasa juru ukur. Kita cukup ambisius untuk sertifikasi tanah," pungkas Sofyan.
